Pewarta : Agus Maulani | Editor : Nurul Ikhsan
Indramayupos.com, Kuningan – Adanya persoalan tunda bayar maupun gagal bayar Pemerintah Kabupaten Kuningan kepada pihak ketiga, menggiring sejumlah fraksi di lembaga parlemen mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus).
Kepada Indramayupos.com, Wakil Bupati Kuningan H. M. Ridho Suganda mengatakan, pemerintah tidak bisa mencampuri urusan pembentukan pansus tersebut. Sebab pansus itu dibentuk ranahnya legislatif.
“Kami di eksekutif punya sebuah langkah kongkret untuk menyelesaikan masalah utang kepada pihak ketiga, hal ini juga sudah tersampaikan oleh Bupati Kuningan bahwa kita akan menyelesaikan mengenai utang hingga bulan April,” ujar Ridho Suganda usai menghadiri kegiatan Milad HMI ke 76 di Sekber HMI KAHMI Kuningan.
Ridho menyebutkan, pemerintah daerah meminta waktu sampai bulan April untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kuningan. Mudah-mudahan jika pansus terbentuk, bisa melaksanakan kinerjanya sesuai dengan fokus pada tujuan Pemda Kuningan.
“Kita berharap jika masalah ini sudah terselesaikan, ke depan bisa kembali fokus bekerja. Kalau pun ada pro kontra mengenai Pansus itu sih sah-sah saja tergantung bagaimana pemikiran masyarakat, paling penting melalui masalah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua baik lembaga eksekutif maupun legislatif,” kata Ridho.
Ridho juga meyakini adanya rancangan APBD itu terjadi kesepakatan dua belah pihak, mudah-mudahan ini juga bisa diselesaikan atas kesepakatan dua belah pihak.
“Bukan berarti legislatif harus bermusuhan dengan eksekutif, tetapi mari kita cari solusinya bersama-sama. Legislatif berikan masukan dan juga solusinya kepada Pemda, supaya kami di eksekutif bisa menyelesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan, kami juga tidak berharap penyelesaiannya dengan cara melanggar aturan dan sebagainya,” tutur Ridho.
Ridho berharap, pihak legislatif juga bisa ikut menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Masalah gagal bayar atau utang dikarenakan ada capaian pekerjaan yang belum tercapai, target yang sudah diproyeksi oleh Pemda ternyata gagal didapatkan.
“Seperti bantuan dari provinsi dan pusat tidak sesuai yang sudah ditetapkan, pada akhirnya kita juga merasa tidak balance. Mudah-mudahan pada bulan April sesuai janji Bupati Kuningan bisa diselesaikan, mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir kami menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Saya juga berharap kepemimpinan kami bisa menyelesaikan masa periodesasi dengan lancar dan tak ada masalah,” ujarnya.
